ULANGAN
AKHIR SEMESTER 1
TAHUN
PELAJARAN 2015/2016
MATA
PELAJARAN : PPKn
KELAS/JURURSAN
: X MIA dan IIS
HARI/
TANGGAL : Senin, 7
Desember 2015
WAKTU : 10.00 – 11.30
1.
Negara
Indonesia adalah Negara kesatuan yang berbentuk Republik, gagasan untuk
membentuk negara kesatuan secara yuridis formal tertuang
dalam UUD NR11945 pada
pasal...
a.
1
ayat 1
b.
1
ayat 2
c.
1
ayat 3
d.
Pasal
2
e.
Pasal
3
2.
Suatu negara yang merupakan gabungan di negara bagian yang tidak berdaulat disebut dengan
a. Negara kesatuan
b. Negara dominion.
c. Serikat Negara
d. Negara
Serikat
e. Negara
Protektorat
3.
Sebuah bentuk
pemerintahan republik salah satunya ditandai dengan pimpinan
negaranya...
a.
Raja
b.
Kaisar
c.
Sultan
d.
Presiden
e.
Pangeran
4.
Yang
termasuk pengertian pemerintah dalam arti luas, mencakup...
a. Badan Eksekutif, Presiden dan menteri
b. Badan Eksekutif, Legislatif, dan Federatif
c. Badan Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif
d. Badan Legislatif, Konsultatif, dan Eksekutif
e. Badan Eksekutif, Konsultatif, dan Yudikatif
a. Cara pembentukan Negara
b. Tujuan negara itu baik atau buruk
c. Jumlah orang yang memegang kekuasaan
d. Cara penunjukkan kepala
negara
e. Sejarah terbentuknya
negara
6.
Bentuk pemerintahan yang dipegang oleh sekelompok
cendekiawan demi kepentingan kelompoknya adalah...
a. Demokrasi
b. Timokrasi
c. Tirani
d. Oligarki
e. Tirani
7.
Larangan
rangkap jabatan antara
anggota parlemen dengan menteri atau kabinet adalah salah satu...
a. Prinsip pemerintahan Komunis
b. Prinsip pemerintahan Presidensial
c. Prinsip pemerintahan Partementer
d. Ciri pemerintahan perwakilan
e. Kelebihan sistem Parlementer
8.
Dalam
sistem pemerintahan presidensil, menteri bertanggung jawab pada...
a. Presiden d. DPR
b. Wakil Presiden
e. MK
c. MPR
9.
Kedudukan eksekutif atau kabinet tergantung dukungan mayoritas
parlemen, sehingga sewaktu-waktu kabinet dapat dijatuhkan oleh parlemen
merupakan kekurangan sistem pemerintahan...
a. Presidensii
b. Parlementer
c. Komunis
d. Referendum
e. Liberal
10.
Ciri
Sistem pemerintahan
presidensil
adalah ...
a.
Kepala
pemerintahan perdana menteri
b.
Presiden
dapat membubarkan parlemen
c.
Presiden
tidak dapat membubarkan parlemen
d.
Bila
parlemen mengeluarkan mosi tidak percaya kepada menteri tertentu atau seluruh
menteri maka kabinet harus menyerahkan mandatnya kepada kepala Negara
e.
Eksekutif
adalah kabinet yang bertanggung jawab kepada legislatif atau parlemen
11.
Kelebihan
sistem pemerintahan presidensii adalah sebagai berikut, kecuali...
a. Penyusunan program kabinet mudah
b. Kedudukan eksekutif stabil
c. Masa jabatan eksekutif jelas
d. Anggota parlemen boleh dirangkap pejabat eksekutif
e. Legislatif bukan tempat kaderisasi
12.
Konstitusi
yang digunakan pada masa orde baru adalah...
a. UUD 1945
b. UUDRIS1949
c. UUDS1950
d. UUD 1950
e. Dekrit Presiden
13.
Sistem pemerintahan Indonesia setelah amandemen adalah sebagai berikut,
kecuali...
a. Presiden dan Wakil Presiden dipilih secara
langsung oleh rakyat
b. Presiden
dapat membubarkan DPR,
c. MPR
bukan lembaga tertinggi
d. Presiden
tidak dapat membubarkan DPR
e. Komposisi
MPR terdiri atas seluruh anggota DPR ditambah DPD yang dipilih oleh rakyat
14.
Teori
kedaulatan yang menegaskan bahwa pemerintah memperoleh kekuasaan bukanlah dari
tuhan ataupun dari raja maupun negara, namun berdasar hukum adalah teori
kedaulatan...
a. Rakyat
b. Bangsawan
c. Hukum
d. Tuhan
e. Negara
15.
Setiap peraturan
perundang-undangan berlaku tintuk
semua orang tanpa kecuali, pernyataan tersebut merupakan salah satu sifat
negara, yaitu
a. Memaksa
b. Memonopoli
c. Mudahdilaksanaka
d. Fleksibel
e. Mencakup semua
16.
Dasar
hukum yang menyatakan bahwa Indonesia menganut kedaulatan rakyat
adalah...
a. Pancasila sila ke l
b. Sila ke la sila ke 2
c. Pancasila sila ke 3
d. Pancasila
sila ke 4
e. Pancasila
sila ke 5
17.
Perhatikan
pernyataan berikut !
I.
Bentuk negara
kesatuan dengan prinsip
otonomi luas dengan wilayah negara terbagi
dalam beberapa propinsi.
II.
Bentuk pemerintahan Republik
system pemerintahan Presidensil
III.
Presiden
adalah kepala negara dan perdana menteri sebagai kepala pemerintahan.
IV.
Menteri diangkat
oleh presiden dan bertanggung jawab kepada presiden.
V.
Parlemen terdiri atas 2 bagian (bikameral) yakni DPR dan DPD.
Berdasarkan
pernyataan diatas yang merupakan pokok - pokok sistem pemerintahan Republik
Indonesia ditunjukkan pada nomor...
a. 1,11,111,1V d. I, II, IV, V
b. II, IV, ill, V
e. II, III, IV, V
c. I, III, IV, V
18.
Penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam UUD 1945 Pasal....
a. 17
d. 20
b. 18
e. 21
c. 19
19.
Otonomi daerah sangat berperan karena dapat....
a.
memperbanyakjumlah penduduk
b.
meningkatkan partisipasi masyarakat
c.
terbebas dari pengaruh pemerintah pusat
d.
bebas membuat peraturan daerah .
e.
meningkatkan APBN
20.
Peraturan daerah yang telah mendapat persetujuan bersama maka disahkan oleh
...
a.
Walikota
b.
Camat
c.
Lurah
d.
DPRD
e.
Muspida
21.
Untuk mengurangi kesenjangan antara pemerintah pusat dan pemerintah
daerah makadiperlukan....
a.
dana talangan
b.
dana perimbangan
c.
dana pinjaman
d.
bunga pinjaman
e.
utang luar negeri
22.
Badan eksekutif di daerah kota adalah ....
a.
Gubernur d. DPRD II
b.
Bupati e. Peradilan ,
c.
Walikota
23.
Badan legislatif di kabupaten adalah ....
a.
Gubernur d. DPRD II
b.
Bupati e. Peradilan
c.
Walikota
24.
Bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah,
meliputi, kecuali....
a.
pekerjaan umum
b.
kesehatan
c.
pendidikan ,
d.
fiscal
e.
kesatuan lembaga dan politik
dalam negeri
25.
Kepala daerah dan
DPRD harus bekerjasama dalam
menetapkan....
a.
kepala daerah
b.
peraturan daerah
c.
keputusan daerah
d.
pengangkatan pejabat daerah
e.
Undang-Undang
26.
Undang-Undang yang mengatur tentang pemerintahan Daerah adalah....
a.
Undang-Undang Rl No. 20 Tahun 2004
b.
Undang-Undang Rl No. 21 Tahun 2004
c.
Undang-Undang Rl No. 32 Tahun 2004
d.
Undang-Undang Rl No. 33 Tahun 2004
e.
Undang-Undang Rl No. 34 Tahun 2004
27.
Undang-Undang yang mengatur tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah
Pusat dan Daerah adalah....
a.
UU No. 20 Tahun 2004
b.
UU No. 21 Tahun 2004
c.
UU No. 32 Tahun 2004 UU No. 33 Tahun 2004
d.
UU No. 34 Tahun 2004
28.
Pelaksanaan otonomi daerah berpusat di daerah ....
a.
Provinsi
b.
Kabupaten/Kota
c.
KotaAdministratif
d.
Desa
e.
RT
29.
Komponen-komponen pemerintah pusat adalah ....
a.
Presiden, menteri dan gubemur
b.
Presiden, DPR dan menteri.
c.
Presiden, dan para menteri
d.
Presiden,
ketua DPR,dan Ketua MahkamahAgung
e.
Presiden, MPR, DPD
30.
Penyerahan wewenang oleh pemerintah kepada daerah otonom dalam kerangka
Negara Kesatuan Republik Indonesia dinamakan....
a. Desentralisasi
b. Dekonsentrasi
c. tugas
pembantuan
d. otonomi
daerah
e. rekonsiliasi
31.
Pelimpahan wewenang dari pemerintah kepada gubernur sebagai wakil
pemerintah dan/atau perangkat pusat di daerah dinamakan....
a. Desentralisasi
b. Dekonsentrasi
c. tugas
pembantuan
d. otonomi
daerah
e. sentraksasi
32.
Kesatuan masyarakat yang mempunyai batas daerah tertentu dan berwenang
mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri
berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan negara kesatuan Republik Indonesia
dinamakan....
a.
Gubemur d. Daerah otonomi
b.
Walikota e. DPR
c.
bupati
33.
Pemerintah terendah dalam struktur ketatanegaraan Republik Indonesia
dinamakan....
a.
RT d. kecamatan
b.
Desa e. kabupaten
c.
RW
34.
Berikut Bidang-bidang yang masih menjadi kewenangan pemerintah pusat, kecuali....
a.
Politik
d. keuangan
b.
Agama
e. pertahanan
c.
Sosial
budaya
35.
Badan eksekutif di daerah kabupaten adalah ....
a.
Gubernur d. DPRD Kabupaten
b.
Bupati e. muspida
c.
walikota
36.
Berikut ini yang merupakan urusan pemerintah pusat adalah....
a.
Pendidikan d. Tenaga kerja
b.
Pertahanan e. pariwisata
c.
pertahanan
37.
Berikut ini yang merupakan tugas TNI adalah....
a. menegakkan
hukum
b. melindungi
kehormatan Negara
c. memelihara
perdamaian regional
d. mempertahankan
kedaulatan Negara
e. memelihara
keamanan masyarakat
38.
Penggabungan beberapa daerah dapat dilakukan bagi daerah yang ....
a. wilayahnya
sempit
b. penduduknya
sedikit
c. memiliki
potensi alam yang melimpah
d. tidak
mampu meiaksanakan otonomi daerah
e. berpendapatan
tinggi
39.
Partisipasi masyarakat terhadap kebijakan publikdapat dilihat dari....
a. pemahaman
masyarakat
b. kepatuhan
masyarakat
c. reaksi
masyarakat
d. kesadarari
masyarakat
e. gejolak
masyarakat
40.
Pengertian asas desentralisasi adalah ....
a. penyerahan
wewenang oleh pemerintah kepada daerah otonom dalam kerangka Negara Kesatuan
Republik Indonesia
b. pelimpahan
wewenang dari pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah
dan/atau perangkat pusat di daerah
c. penugasan
dari Pemerintah kepada daerah dan desa serta dari daerah ke desa untuk
melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, sarana, prasarana serta
sumberdaya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan
mempertanggung jawabkannya kepada yang menugaskan.
d. kesatuan
masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan
mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan
aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia
e. merupakan
wewenang pemerintah kepada lurah untuk mengembangkan potensinya
secaratakterbatas
41.
Otonomi daerah dapat meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat
semakin baik, tetapi hal ini tergantung pada....
a.
Aparat keamanan
b.
kemampuan daerah masing-masing
c.
masyarakat sendiri
d.
peran pemerintah pusat
e.
kepala daerah
42.
Upaya mengoptimalkan daerah di sektor pariwisata dengan cara....
a.
menambah koleksi binatang
b.
membangun sarana bermain
c.
membangun loketpintu masuk
d.
menambah sarana yang diperlukan
e.
menambah anggaran pemerintah
43.
Politik luar negeri ditentukan oleh pemerintah pusatkarena....
a.
daerah tidak mampu
b.
daerah tidak dikenal oleh dunia
intemasional
c.
menyangkut kebijakan Negara
d.
termasuk kewenangan presiden
e.
daerah tidak berkaitan dengan urusan luar
negeri
44.
Kebijakan otonomi daerah dilatarbelakangi oleh.....
a.
pemerintah pusat tidak lagi dibebani
memberikan anggaran kepada daerah
b.
daerah-daerah lebih kreatif dalam mengembangkan
sumber dayanya
c.
terjadinya proses pemindahan kekuasaan
dari pusat ke daerah
d.
putera-putera daerah dapat berpar-tisipasi
secara aktif dalam pembangunan di daerahnya
e.
konflik yang terjadi di lingkungan
masyarakat
45.
Unsur yang menentukan ada tidaknya suatu
negara di sebut…
a.
Deelaration
b.
Deklaratif
c.
Konstitusi
d.
Konstitusif
e.
Konstruktif
46.
Negara yang memiliki kekuasaan untuk
mengatur dan memimpin seluruh wilayah negara berada pada pemerintahan pasal
adalah............
a. Negara
Federasi
b. Negara
Kesatuan
c. Negara
Serikat
d. Negara
Konfederasi
e. Serikat
Negara
47.
Tujuan
negara RI sebagaimana tercantum dalam pembukuan UUD. No. RI. Th 1945 adalah
kecuali........
a. Melindungi
segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia
b. Mewujudkan
kesejahteraan umum
c. Memajukan
kesejahteraan umum
d. Mencerdaskan
kehidupan bangsa
e. Ikut
serta melaksanakan ketertiban dunia
yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian
abadi dan keadilan sosial.
48.
Visi otonomi daerah dibidang sosial
budaya mengandung pengertian bahwa
otonomi daerah......
a. Sebagai
proses untuk membuka ruang lingkup kepada daerah yang dipilih secara demokratis
b. Ditujukan
pada peningkatan efektifitas dan fungsi pelayanan melalui pembenahan organisasi
dan instutisi
c. Merupaka
pembangunan tradisi politik yang lebih sesuai dengan kultur demokrasi
d. Otonomi
daerah luas diarahkan pada pengelolaan penciptaan dan pemulihan integritas dan
harmonisasi sosial
e. Pembangunan
daerah yang lebih sejahtera dan adil
49.
Pelaksanaan otonomi daerah menurut UU
NO. 32 th 2004 memiliki beberapa prinsif, kecuali..........
a.
Memerhatikan aspek demokrasi, keadilan,
keragaman daerah.
b.
Otonomi luas, nyata dan bertanggung
jawab
c.
Pelaksanaan otonomi harus sesuai dengan
konstitusi negara
d.
Pengembangan kehidupan demokrasi
e.
Meningkatkan fungsi dan peran legislatif
daerah
50.
Tujuan utama yang ingin dicapai terhadap
kebijakan desantralisasi adalah.....
a.
Keadilan dan kesejahteraan
b.
Politik dan keamanan
c.
Politik dan kedamaian
d.
Politik dan kemakmuran
e.
Politik dan kesejahteraan
No comments:
Post a Comment